
Kota Bekasi Jadi Prioritas Kementerian ESDM dalam Pengembangan Jargas
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui jaringan gas dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto.
Rencananya pada April 2019 ini Kota Bekasi dan kota Depok ialah daerah pertama yang akan menjadi prioritas dalam mendapat jaringan gas. (more…)

Bakso Lapangan Tembak : CNG Lebih Irit dan Aman
KOTA BEKASI – PT Sinergi Patriot Kota Bekasi mengembangkaan bisnisnya di bidang energi dengan memasarkan prodak CNG (Compressed Natural Gas) yang merupakan bahan bakar ramah lingkungan dan harga lebih bersaing. Energi ramah lingkungan yang di pasarkan kali ini sudah mulai di kenal di kalangan pebisnis dan perusahaan. Beberapa bidang usaha yang sudah menggunakan CNG diantaranya Rumah Makan Mang Engking Sumareccon Bekasi, Rumah Makan Wulan Sari dan Bakso Lapangan Tembak. (more…)

DPRD Kabupaten Gersik Studi Banding ke PT Sinergi Patriot Kota Bekasi
MEDANSATRIA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gersik melakukan kunjungan kerja sekaligus studi banding ke PT Sinergi Patriot Kota Bekasi. Kunjungan tersebut selain menggali informasi dan pengalaman PT Sinergi Patriot Kota Bekasi dalam mengelola industri gas hilir juga mempelajari pengembangan usaha baru milik PT Sinergi Patriot Kota Bekasi. (more…)

PT Sinergi Patriot Kota Bekasi tandatangani MoA dengan perusahaan asal Malaysia
KOTA BEKASI – PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi akan melakukan pengembangan usaha diluar usaha utama yang saat ini sudah berjalan yakni distribusi gas dan jaringan gas rumah tangga. Ada beberapa usaha yang akan dikembangkan dalam beberapa tahun kedepan seperti usaha powerplan dan pengembangan energi terbaharukan.
Untuk menjalankan rencana bisnis tersebut, PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi akan menggandeng mitra bisnis baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baru-baru ini PT Sinergi Patriot Kota Bekasi melakukan pembicaraan intensif dengan perusahaan asal Malaysia dalam mengkaji peluang bisnis energi di Kota Bekasi.

BUMD Sinergi Patriot Optimis Bisnis Berkembang Tahun 2018

Tahun 2018, Indonesia Dapat Tumbuh Makin Cepat
Indonesia adalah salah satu negara dengan fundamental ekonomi terkuat di kawasan regional. Berbagai indikator menunjukkan performa prima, salah satunya rasio utang pemerintah yang berada di bawah 30 persen dari PDB. Ini merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang.
Dengan pemerintahan yang stabil dan risiko politik relatif rendah, ekonomi Indonesia berpotensi untuk bergerak lebih cepat dalam beberapa tahun mendatang. Faktor eksternal menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama yang berasal dari kenaikan harga komoditas.
“Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik jadi 5,3 persen dan 5,4 persen pada 2018 dan 2019,” kata Gundy Cahyadi, ekonom DBS Group Research, dalam laporan berjudul Indonesia in 2018/19: Higher gear? yang dirilis 20 November 2017.
Namun tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat mengakumulasikan berbagai indikator untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, seperti mendorong investasi swasta yang sejak 2013 mengalami penurunan.
Upaya pemerintah melalui pembangunan infrastruktur tampaknya sudah menuai hasil. Ini terlihat dari pertumbuhan investasi yang mencapai 7,1 persen pada kuartal III-2017, tertinggi sejak kuartal I-2013. Diperkirakan investasi berkontribusi sebesar 35 persen terhadap pertumbuhan PDB 2017.
Investasi swasta diandalkan dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Undang-undang mengatur pembatasan defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB. Diperkirakan defisit akan mencapai 2,6 persen pada 2018, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 2,2 persen. DBS Group Research memperkirakan kenaikan defisit terutama didorong oleh potensi penurunan penerimaan pajak, ketimbang kenaikan anggaran belanja.
Kendati demikian, tren kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan pemasukan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Dalam perhitungan DBS Group Research, setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 persen akan memberikan tambahan anggaran Rp 6,7 triliun dalam APBN.
Tidak seperti negara-negara lain, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mengambil keuntungan dari tumbuhnya permintaan produk manufaktur global. Ekspor Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas, terutama batu bara yang tumbuh 49 persen, minyak sawit mentah sebesar 44 persen, dan migas sebesar 21 persen. Sementara ekspor produk manufaktur hanya tumbuh 2,5 persen.
Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk komoditas. Ini dilakukan dengan menerbitkan 16 paket reformasi kebijakan dalam dua tahun terakhir. Terbukti, peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business yang dirilis Bank Dunia meroket dari peringkat 106 pada 2016 menjadi 72 pada 2018.
Investasi asing langsung ke sektor manufaktur pun mencatat rekor tertinggi, yaitu sebesar 16,6 miliar dollar AS pada 2016. Investor tidak lagi menjadikan sektor pertambangan sebagai tujuan investasinya, melainkan sektor permesinan dan elektronik.
Dari sisi inflasi, tekanannya diperkirakan cenderung stabil terutama yang disebabkan harga bahan makanan. Ini seiring upaya pemerintah memperbaiki jalur distribusi, sehingga disparitas harga antardaerah berkurang.
Adapun risiko inflasi terbesar berasal dari kenaikan harga minyak mentah, terutama di sektor transportasi dan listrik yang menyumbang sekitar 25 persen terhadap indeks harga konsumen.
Berbagai indikator ini diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga. Persoalannya, membaiknya sektor komoditas yang terjadi beberapa waktu terakhir tidak berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat. Kemampuan beli, terutama di masyarakat kelompok bawah masih rendah.
Seperti terlihat dari konsumsi barang non-pokok atau discretionary goods masyarakat yang turun menjadi 4,5 persen, jauh di bawah kondisi tiga tahun lalu sebesar 6 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi jika pertumbuhan konsumsi discretionary goods masyarakat lebih tinggi,” kata Gundy Cahyadi.

SKK Migas Dorong Penggunaan Material Dalam Negeri
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) mendukung penggunaan material baja, pipa, dan fasilitas fabrikasi dalam negeri pada kegiatan industri hulu migas.
Dukungan ini dipertegas dalam Workshop Supply dan Demand Penggunaan Material Baja, Pipa, dan Fasilitas Pabrikasi dalam Negeri untuk Kegiatan Pembangunan Kapal dan Konstruksi di Hulu Migas yang diselenggarakan pekan lalu di Batam.
Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, SKK Migas, Erwin Suryadi mengatakan workshop yang diselenggarakan The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan SKK Migas ini bertujuan mempertemukan sisi supply dengan sisi demand.
Yaitu, antara produsen pipa dan baja pabrikan dalam negeri, dengan sisi demand yang terdiri atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), perusahaan galangan kapal, pabrikator, Kontraktor Engineering Procurement and Construction (EPC), dan Kontraktor Front-End Engineering Design di kegiatan hulu migas.
“Harapannya dengan interaksi ini akan tercipta sinergi dan keterbukaan antar pelaku usaha,” ujar Erwin melalui rilis pers, Selasa (5/12/2017).
Dia menambahkan, sinergi yang mengusung konsep aliansi strategis ini akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Nota Kesepahaman antara SKK Migas dan IISIA.
Workshop ini merupakan implementasi dari Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Buku Kedua Revisi 04 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PTK 007 Revisi 04) yang diterbitkan oleh SKK Migas pertengahan tahun ini.
Aturan ini mewajibkan Kontraktor KKS dan subkontraktornya untuk menggunakan barang dan jasa dalam negeri yang tercantum dalam Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
Kemudian menggunakan Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa Produksi dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, serta Approved Manufacturer List (AML) yang ditetapkan SKK Migas.
Kegiatan workshop diisi dengan diskusi mengenai beberapa proyek besar ke depan di kegiatan usaha hulu migas yang disampaikan oleh beberapa Kontraktor KKS. Peserta juga mengikuti factory visit kepada salah satu produsen pipa dalam negeri.
Acara workshop ini juga diikuti oleh Kementerian Perindustrian, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Ketua Cluster Flat Product IISIA Purwono Widodo yang juga sebagai Commercial Director PT Krakatau Steel Tbk, menyampaikan apresiasi atas dukungan SKK Migas terhadap workshop ini.
“Workshop ini sangat penting bagi kami sebagai salah satu technical collaboration antar pelaku industri dalam rangka menyiapkan kemampuan dalam menghadapi proyek-proyek hulu migas kedepan agar penggunaan produk dalam negeri lebih optimal,” ujarnya.

Ada Tantangan dan Peluang di Balik Pengelolaan Gas Bumi
Strategi energi nasional berupa bauran energi merupakan pendekatan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan energi di tanah air. Sayangnya, realisasinya gampang-gampang susah mengingat kebutuhannya harus dipenuhi dengan menjamin ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi.
Untuk itu, meningkatkan penggunaan gas bumi domestik jadi salah satu cara. Targetnya, gas bumi berkontribusi hingga 23 persen dari seluruh pasokan energi Indonesia pada 2025. Artinya, dalam waktu sembilan tahun, pemakaian gas domestik harus dua kali lipat dari pemakaian pada 2016.
Direktur komersial PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ( PGN), Danny Praditya mengatakan upaya meningkatkan pemanfaatan gas domestik memiliki tantangan besar. Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang yang juga besar bagi semua pihak.
“Tantangan pertama, percepatan pembangunan pasar dan infrastruktur,” ujarnya saat acara Gas Indonesia Summit&Exhibition 2017, sesuai rilis yang diterima KOMPAS.com, Rabu (12/7/2017).
Danny bilang, pada 2025 PGN menargetkan menambah 40.000 kilometer lebih jaringan pipa gas. Selain itu, perlu dibangun sejumlah LNG (gas alam cair) Hub untuk sistem distribusi.
“Maka (dari itu) perlu ada terobosan baik dalam teknologi, model bisnis sampai dengan tata kelola,” kata Danny.
Saat ini, Indonesia dituntut lebih kompetitif dari sisi harga. Sektor industri membutuhkan harga yang kompetitif untuk menekan biaya produksi.
“Tantangan berikutnya, Indonesia harus mampu mengelola paradoks antara kebutuhan untuk percepatan pembangunan. Akan tetapi di saat yang sama harus (menjadi) efisien,” katanya.
Seluruh tantangan tersebut, Danny melanjutkan, mesti dijawab dengan perencanaan dan aksi yang terintegrasi. Perlu kerja sama lintas kementerian, investor, dan pelaku utama industri gas untuk menciptakan pasar gas bumi.
“Meningkatkan pemakaian gas membutuhkan terobosan. Implementasinya membutuhkan sinergi seluruh pihak,” katanya.
Dibutuhkan pula peta jalan yang beriringan dengan pembangunan energi terutama gas dalam perencanaan dan aksi yang terintegrasi tersebut. Salah satu bentuknya adalah dengan membuat “Indonesia Gas Master Plan”.
“Peran gas masih dominan ke depan. PGN sebagai BUMN gas berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik. Kami akan terus memperluas dan meningkatkan manfaat energi baik untuk negeri ini,” ujarnya.