BEKASI SELATAN – Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengapresiasi Kinerja PT Sinergi Patriot Kota Bekasi dalam Rapat Pemegang Saham Tahun 2019.
Dalam Rapat yang berlangsung di Hotel Santika Mega Bekasi Hypermall, Bekasi Selatan (11/5) Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus untung dan dapat membiayai keuangan sendiri.
Tri mengatakan sebagai BUMD yang terbilang baru Sinergi Patriot Kota Bekasi sudah mampu memberikan PAD dari keuntungan perusahaan tahun 2018 senilai 500 juta rupiah. meskipun angka ini di anggap kecil namun menurutnya masih lebih baik dari perusahaan lain. Selain itu SPB menurut laporan yang ada selama tiga tahun berturut – turut sudah mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Barat.
“Saya melihat rencana kerja SPB sudah cukup baik, ada rencana Holding Perusahaan, namun harus ada kajian yang konferhensif dan teliti. Saat ini sedang di kaji BUMD tentang sampah mau berdiri sendiri apa holding itu juga bisa di teliti. Jangan sampai ada BUMD yang ngga bisa membiayai diri sendiri di Kota Bekasi,” ungkap Tri Adhianto (11/5) di Hotel Santika Bekasi Selatan.
Karena rencana kerja yang sudah cukup baik maka kedepan Pemerintah Kota Bekasi harus hadir dan sangat mendukung rencana bisnis yang ada. Intinya menurut Tri dengan adanya BUMD harus ada tambahan layanan pada masyarakat.
Salah satu bisnis SPB adalah pengolahan gas alam yang saat ini sudah melayani 4800 pelanggan dan target tahun ini naik menjadi 12.000 pelanggan. Hal tersebut kata Tri harus didukung. Sementara terkait potensi CNG, harus dikembangkan sebagai salah satu wilayah bisnis SPB.
“Ada satu wilayah RW di Kota Bekasi yang warganya setuju untuk penggunaan CNG maka ini bisa menjadi pioner. Usaha cafe, rumah makan bahkan hotel juga bisa menjadi target pengembangan usaha. Kedepan harus ada aturan yang mengikat untuk menggunakan CNG bagi pengelola Apartemen. Jadi sebelum ijin perinsip keluar harus persiapkan jaringan gas mengingat investasi lebih murah. Apalagi pendapatan daerah juga bisa naik,” tambah Tri.
Pengembangan bisnis dengan cara holding pasti memiliki persoalan karena itu harus ada kajian yang menyeluruh. Harus ada trobosan bagi BUMD untuk mengembangkan jenis usaha.
“Kalo ada rencana pengelolaan SPBG yang saat ini di kelola pertamina di wilayah Bekasi Timur, bisa saja di lakukan lebih proaktif komunikasinya dengan Kementrian ESDM dan Pertamina. Sasaranya nanti bisa bus transpatriot atau angkutan umum yang ada di Kota Bekasi ,” kata Tri lagi.
Sementara Direktur SPB Fikri Aziz mengakui jika pengembangan bisnis harus di lakukan oleh sebuah perusahaan. Hal ini mengingat aturan yang ada memungkinkan untuk pengembangan tersebut.
“Kemarin Alhamduliilah Pak Wali sudah bekerjasama dengan Kementrian ESDM ada sekitar 6000 sambungan baru untuk gas alam dan ada tambahan lagi sekitar 2.000 lebih. Maka untuk target 12 .000 sambungan di 2019 mudah-mudahan tercapai ,” katanya.
SPB menurut Fikri akan melakukan Pengembangan usaha diantaranya penjualan gas dalam bentuk CNG. Pabrik akan di bangun di dekat sumur gas bumi di Kelurahan Kranggan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.
“Untuk penjualan CNG tahun ini sudah sekitar 6.400 m² yang di salurkan ke Hotel dan Restoran serta cafe. CNG juga dapat menggantikan LPG yang sebagian besar impor sesuai rencana umum strategi energi nasional,” katanya.
Tahun ini SPB juga mengusulkan adanya holding BUMD yang menangani gas hulu dan hilir. Selama ini perusahaan hulu dan hilir terpisah padahal untuk efisiensi dan efektifitas kinerja perlu dalam satu kordinasi perusahaan.